Waketum NasDem Ahmad Ali Tersandung Kasus?

Waketum NasDem Ahmad Ali baru saja diduga tersandung kasus. Lelaku kelahiran Wosu, Bungku Barat, Sulawesi Tengah yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini diduga terlibat kasus izin kuota impor komoditas hortikultura di Indonesia. Ahmad Ali yang dikenal juga dengan Mat Ali ini seringkali dibantu dengan kolega politiknya yakni Rusdi Masse Mappasessu, yang merupakan pemain di dunia bisnis ekspedisi sekaligus berkiprah di dunia politik sebagai Bupati Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dan Partai Bintang Reformasi periode 2008-2018.

Di dalam karir politiknya, Waketum NasDem Ahmad Ali sempat menduduki kursi jabatan Bendahara Umum NasDem di Jakarta. Selain itu, di Sulawesi Mat Ali juga terkenal sebagai pemimpin dari berbagai perusahaan. Sebut saja seperti PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel. PT Graha Istika Utama merupakan perusahaan tambang pengolahan batu gamping yang kini rupanya masih bermasalah perihal pencemaran sumber air dan cagar budaya di daerah Desa Tudua, Morowali, Sulawesi Tengah.

Namun sayangnya, di tengah karir politik Waketum NasDem Ahmad Ali yang gemilang, ada yang patut dipertanyakan dari catatan laporan ‘tabiat’ yang diduga telah dia lakukan selama ini sebagai abdi masyarakat sekaligus petinggi dari sebuah daerah. 

Mat Ali sempat tersandung kasus psikotropika atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Di saat pemilihan legislatif di tahun 2018, kasus narkoba tersebut moncer diperbincangkan khususnya di area Sulawesi Tengah. Saat itu publik mempertanyakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dirilis oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Dalam SKCK bertanggal 25 Juni 2018 tersebut, tak ada pencantuman vonis terhadap kepemilikan narkoba oleh Ali. 

Hal tersebut melanggar UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pada pasal 240 ayat 1-g disebutkan bahwa syarat menjadi calon anggota Dewan salah satunya yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.” Selain itu UU yang sama disebutkan syarat lain yakni sehat jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. 

Menurut Pengadilan Negeri Palu, Ahmad HI M. Ali tidak terdata dalam pendaftaran perkara pengadilan di Sulawesi Tengah. Di dalam surat tersebut, Mat Ali disebutkan tidak pernah terlibat pengadilan dan perkara hukum. 

Sejak itu, karir Mat Ali di dunia politik makin menggema hingga dirinya berhasil menjabat Wakil Ketua Umum Partai NasDem. Sedangkan jabatan publik yang dimiliki Mat Ali saat ini adalah Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Kelautan.

Sayangnya, lelaki kelahiran 51 tahun lalu tersebut kembali berulah dengan ‘tabiat’ lamanya. Sebuah laporan investigasi dari media di Indonesia memaparkan bahwa diduga Ali terlihat dalam pungutan liar atas impor buah-buahan serta bawang putih yang didapatkan dari Australia. 

Di tengah kelangkaan buah impor dan bawang putih karena pandemi COVID-19, para importir komoditas hortikultura Indonesia dikejutkan oleh beredarnya surat elektronik dari Ketua Eksekutif Australian Table Grape Association Jeff Scott. Surat yang diterbitkan pada 10 Maret 2020 berkaitan dengan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Indonesia, tempat Mat Ali menjabat. 

Bagi importir buah, bukan rahasia umum bahwa untuk mendapatkan izin kuota impor hortikultura melalui RIPH di Kementerian Pertanian dan persetujuan impor di Kementerian Perdagangan, ada pungli (pungutan liar) di luar biaya resmi. Nilai pungutannya pun lumayan, sekitar Rp 1.000 – Rp 2.000 per kilogram. 

Sedangkan pungli untuk impor bawang putih nominalnya cukup tinggi. Terungkap bahwa setoran impor komoditas ini mencapai Rp 3.500 per kilogram. Dengan tarif sebesar itu, harga bawang putih pada awal tahun 2020 melonjak hingga Rp 100 ribu kilogram di pasar tradisional. 

Namun pungli di komoditas hortikultura bukanlah hal umum bagi publik. Tentu ini menjadi pengkhianatan yang cukup melukai hati masyarakat. Ketika pandemi COVID-19 meluluhlantakkan garda perkantongan masyarakat akibat PHK yang bermuara pada kesulitan pemenuhan kebutuhan, masih saja ada pungli yang merugikan. Apalagi, pungli tersebut berkaitan dengan hajat pangan manusia. Miris sebenarnya, tapi apakah hal ini merupakan fakta dan benar senyata-nyatanya? Mari kita saksikan kisah selanjutnya di panggung adu intrik negeri ini.